Peningkatan Pemahaman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendidikan di Tingkat Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di bidang pendidikan memiliki peran krusial dalam menjamin kualitas dan pemerataan akses pendidikan di wilayah otonom. Di bawah kerangka otonomi daerah, Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pendidikannya sendiri. Namun, proses pembentukan regulasi ini sering kali dihadapkan pada tantangan, terutama terkait pemahaman yang mendalam terhadap prinsip, teknik, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pentingnya Pemahaman yang Komprehensif

Pemahaman yang komprehensif oleh Pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan (PUU) sangatlah vital karena:
• Harmonisasi Vertikal dan Horizontal: Peraturan Daerah (Perda) bidang pendidikan harus selaras dengan peraturan yang lebih tinggi (seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah) serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau Perda daerah lain. Koordinasi yang erat dengan kementerian terkait, seperti Kemendikbudristek, sangat diperlukan untuk menjamin keselarasan ini.
• Kepastian Hukum dan Efektivitas Implementasi: Perda yang disusun dengan kaidah dan teknik yang benar akan meminimalisir potensi sengketa hukum dan mempermudah pelaksanaan kebijakan di lapangan. Aturan yang tidak jelas dapat menghambat program pendidikan dan menciptakan kebingungan di kalangan pelaksana, pendidik, dan masyarakat.
• Pengakomodiran Kebutuhan Lokal: Pemahaman yang baik memungkinkan Pemda untuk merumuskan Perda yang responsif terhadap kebutuhan spesifik dan kearifan lokal daerahnya, sambil tetap mematuhi standar nasional. Otonomi pendidikan harus menghasilkan inovasi yang tepat sasaran. Berikut: https://birohukum.kemendikbudristek.com/

Tantangan dalam Pembentukan Perda Pendidikan

Beberapa tantangan yang umumnya dihadapi dalam pembentukan Perda pendidikan di daerah meliputi:
• Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM): Kurangnya SDM yang ahli dalam teknik perancangan peraturan perundang-undangan (legislative drafting) di tingkat daerah.
• Sinergi Antar-Lembaga: Belum optimalnya koordinasi dan sinergi antara unit kerja Pemda (misalnya Dinas Pendidikan dan Bagian Hukum) dengan DPRD dalam proses perencanaan (Propemperda) dan penyusunan.
• Partisipasi Publik: Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan (orang tua, guru, pakar, organisasi pendidikan) yang belum maksimal, padahal partisipasi bermakna (meaningful participation) adalah amanat undang-undang dan kunci untuk menghasilkan regulasi yang inklusif.

Strategi Peningkatan Pemahaman

Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu diimplementasikan beberapa strategi peningkatan pemahaman dan kapasitas:

1. Pelatihan dan Bimbingan Teknis (Bimtek)

Penyelenggaraan pelatihan intensif dan berkelanjutan mengenai teknik penyusunan PUU (sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya) dan materi muatan khusus bidang pendidikan bagi anggota DPRD, perancang peraturan, dan staf terkait di Pemda.

2. Fasilitasi dan Konsultasi dengan Pusat

Pemda harus proaktif memanfaatkan fungsi fasilitasi dan pembinaan dari Pemerintah Pusat (Kemendagri dan Kemendikbudristek). Ini mencakup:
• Membahas Rancangan Perda (Raperda) untuk memastikan harmonisasi dan kesesuaian dengan kebijakan nasional.
• Menjaring masukan dan mengidentifikasi permasalahan hukum di bidang pendidikan dari kementerian terkait, https://birohukum.kemendikbudristek.com/

3. Optimalisasi Perencanaan Regulasi

Peningkatan kualitas penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) agar benar-benar didasarkan pada skala prioritas dan masalah aktual di daerah, serta didukung oleh Naskah Akademik yang kuat, ilmiah, dan berbasis data.

4. Keterlibatan Publik yang Bermakna

Mendorong proses penyusunan yang terbuka, akuntabel, dan partisipatif dengan melibatkan secara aktif seluruh elemen masyarakat pendidikan. Masukan dari berbagai pihak, termasuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, wajib menjadi pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan.

Penutup

Peningkatan pemahaman dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan bidang pendidikan di tingkat daerah bukan hanya tentang pemenuhan prosedur formal. Ini adalah upaya strategis untuk memastikan bahwa regulasi yang diterbitkan daerah benar-benar mampu mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjamin hak setiap warga negara atas pendidikan yang bermutu. Dengan sinergi yang kuat antara Pemda, DPRD, dan masyarakat, serta kepatuhan pada kaidah pembentukan peraturan, Perda pendidikan akan menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih baik di seluruh pelosok daerah.
Apakah Anda ingin fokus pada salah satu strategi peningkatan pemahaman tersebut, misalnya mengenai detail pelatihan teknik penyusunan Perda? Kunjungi website berikut: https://birohukum.kemendikbudristek.com/

Berbagi :